Kepala Disdikbud Kukar, Thauhid Afrilian Noor

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Kartanegara (Kukar) menerapkan pendekatan taktis dalam memantau pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2025.

Kepala Disdikbud Kukar, Thauhid Afrilian Noor, memilih turun langsung ke sekolah-sekolah pada akhir masa pendaftaran guna memastikan tidak terjadi pelanggaran teknis maupun administrasi.

Langkah ini bukan tanpa alasan. Menurut Thauhid, kunjungan di akhir masa PPDB memberi gambaran kondisi sebenarnya di lapangan.

Jika dilakukan di awal, sekolah biasanya sudah dalam kondisi siap, sehingga potensi pelanggaran kerap tersamarkan.

“Saya sengaja datang di akhir, bukan di awal, supaya tahu kondisi riil di lapangan. Kalau saya datang di awal, tidak ketahuan. Makanya saya turun di akhir, supaya bisa dicek betul,” ujar Thauhid saat diwawancarai, pada Selasa (8/7/2025).

Dalam kunjungannya, Thauhid menegaskan pentingnya transparansi dan kepatuhan terhadap surat edaran larangan pungutan di sekolah negeri.

Ia menyebut bahwa sekolah-sekolah negeri sudah seharusnya menjalankan prinsip pendidikan gratis tanpa embel-embel biaya tambahan dari orang tua siswa.

Salah satu sekolah yang menjadi fokus pemantauan adalah SMP Negeri 1 Tenggarong. Sekolah ini sebelumnya pernah disorot karena adanya laporan pungutan yang memberatkan orang tua siswa.

Thauhid memastikan, pemantauan di sekolah tersebut dilakukan secara menyeluruh dan objektif.

“Contohnya SMP 1, saya tinjau lagi karena setahun lalu sempat ada kasus di situ,” ungkapnya.

Thauhid juga meminta seluruh kepala sekolah dan panitia PPDB untuk menjalankan proses pendaftaran sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Disdikbud Kukar tidak segan memberikan teguran jika ditemukan pelanggaran, terutama dalam hal pungutan atau praktik diskriminatif dalam penerimaan siswa.

Pengawasan ini, kata Thauhid, merupakan bagian dari upaya menjaga integritas sistem pendidikan di Kukar. Ia menekankan bahwa semangat reformasi birokrasi di bidang pendidikan harus dimulai dari proses yang paling awal, yaitu penerimaan siswa baru.

“PPDB adalah pintu masuk ke dunia pendidikan. Kalau dari awal saja sudah tidak bersih, bagaimana kita bisa bicara soal mutu dan keadilan?” tutupnya.